Kota Bima, Bima Times – Di tengah tekanan fiskal yang akan dihadapi Kota Bima pada tahun 2026, Pemerintah Kota Bima memastikan bahwa program bantuan pangan tetap menjadi prioritas utama. Hal ini ditegaskan Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE saat menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk 100 Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KKPM) di RW 03 Lingkungan Ndano Na’e, Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Selasa (02/12/2025) sore.
Penyaluran beras CPP ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan di tengah ancaman inflasi dan meningkatnya risiko kemiskinan ekstrem. Warga Ntobo menjadi salah satu sasaran utama, mengingat wilayah tersebut masuk kategori daerah pelosok dengan keterbatasan akses ekonomi.
Dalam arahannya, Wali Kota Rahman secara terbuka menyampaikan kondisi keuangan daerah tahun 2026 yang mengalami pemotongan Dana Transfer dari pemerintah pusat. Dampaknya, APBD Kota Bima tahun depan diproyeksikan hanya berada di angka Rp700 miliar.
“Kita harus bicara apa adanya. Tahun depan kita memasuki masa yang cukup berat. Ada pembangunan yang harus tertunda karena kondisi fiskal. Tapi pelayanan dasar untuk masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujarnya di hadapan warga.
Meski demikian, Pemkot Bima memastikan distribusi pangan untuk warga terpencil tidak terhenti. Wali Kota Rahman menegaskan bahwa program CPP yang bersumber dari APBD akan terus bergulir, termasuk kepada warga di Oi Fo’o, Kolo, Lelamase, Nungga, Nitu dan Ntobo.
Tak hanya soal bantuan pangan, Wali Kota juga memenuhi komitmennya menyalurkan dana CSR sebesar Rp10 juta untuk Masjid Al-Muqarrobi di Lingkungan Ndano Na’e. Bantuan itu diharapkan mampu mendukung aktivitas keagamaan masyarakat setempat.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Gufran, menjelaskan bahwa setiap kelurahan mendapat jatah 1 ton beras untuk 100 KK. Khusus wilayah kategori terpencil, total 6 ton beras didistribusikan, dengan setiap KK menerima 10 kg.
“Setelah ini, kami juga akan menyalurkan tambahan bantuan berupa 5,5 ton beras dan 2.430 liter minyak goreng. Masing-masing KK akan menerima 20 kg beras dan minyak goreng,” ungkapnya.
Di tengah tantangan fiskal, langkah Pemkot Bima mempertahankan program perlindungan sosial ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pelayanan dasar tetap ditempatkan di garis terdepan. Program pangan ini menjadi bantalan penting bagi warga, khususnya di wilayah-wilayah yang paling rentan.