Kota Bima, Bima Times.- Pemerintah Kota Bima mulai memperluas intervensi perlindungan sosial bagi warga miskin ekstrem yang belum tersentuh bantuan pemerintah pusat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah.
Program yang dikelola Dinas Sosial Kota Bima tersebut menyasar 1.200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2026, dengan dukungan anggaran sebesar Rp2,8 miliar yang bersumber dari APBD Kota Bima.
Kepala Dinas Sosial Kota Bima, H Lalu Sukarsana, mengatakan PKH Daerah dirancang sebagai program pelengkap PKH Nasional. Sasaran utamanya adalah masyarakat miskin ekstrem yang belum tercover program bantuan dari pemerintah pusat.
“Saat ini penerima PKH Nasional di Kota Bima sebanyak 6.586 orang. PKH Daerah difokuskan bagi warga miskin ekstrem yang belum tercover bantuan pusat,” ujarnya saat sosialisasi PKH Daerah di Aula Kantor Pemkot Bima, Kamis 23 April 2026.
Menurut Sukarsana, penetapan penerima dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Kehadiran PKH Daerah menjadi penting karena jumlah warga miskin ekstrem di Kota Bima masih tercatat lebih dari 2.000 jiwa. Pemerintah daerah menempatkan kelompok tersebut sebagai salah satu prioritas dalam upaya menekan kemiskinan secara bertahap.
Di sisi lain, Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin menegaskan agar program tersebut dijalankan secara objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan politik.
“Program ini harus tepat sasaran. Tidak boleh ada pilih kasih, apalagi dikaitkan dengan kepentingan politik,” tegasnya.
Ia meminta seluruh jajaran yang terlibat, mulai dari Dinas Sosial hingga perangkat di tingkat RT/RW, memastikan proses pendataan dan penyaluran berjalan transparan.
Pemerintah Kota Bima juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima namun belum masuk dalam data penerima manfaat.
Menurut Wali Kota, penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dilakukan melalui satu program. Karena itu, PKH Daerah diharapkan menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bima.
“Ini ikhtiar kita bersama. Dengan program ini, kita harapkan kemiskinan ekstrem bisa ditekan secara bertahap,” pungkasnya.