Bima Times – Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, volume sampah yang diproduksi setiap hari mencapai 150 meter kubik. Namun, hanya sekitar 65 persen yang berhasil tertangani, sementara sisanya masih tercecer di permukiman dan lingkungan kelurahan.
Kepala DLH Kota Bima, Syarif Rustaman, menjelaskan bahwa keterbatasan armada pengangkut, jumlah tenaga kebersihan, dan minimnya dukungan anggaran menjadi faktor utama rendahnya efektivitas pelayanan pengelolaan sampah.
“Kami masih kekurangan personel dan peralatan. Saat ini, jumlah petugas kebersihan hanya 193 orang yang harus menangani seluruh wilayah kota,” ungkap Syarif.
Hingga kini, layanan pengangkutan sampah baru mencakup 35 dari 41 kelurahan yang ada. Kondisi ini membuat sebagian wilayah masih bergantung pada inisiatif warga atau bahkan dibiarkan menumpuk.
Kondisi makin diperparah dengan situasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Oi Mbo. Timbunan sampah telah melampaui kapasitas ideal. Bahkan tinggi tumpukan sampah disebut telah melebihi bak penampung hingga 4–7 meter, mengancam keselamatan dan menciptakan potensi pencemaran lingkungan.
Tidak hanya itu, armada truk pengangkut juga belum memenuhi standar operasional. Banyak truk tidak menggunakan jaring atau terpal penutup, menyebabkan sampah tercecer sepanjang perjalanan menuju TPA.
“Banyak truk yang melintas tanpa penutup. Ini membuat sampah berserakan di jalan, dan malah menambah pekerjaan petugas,” ujar seorang warga Kelurahan Dara.
Di sisi lain, keselamatan para petugas kebersihan pun menjadi sorotan. Banyak dari mereka masih bekerja tanpa alat pelindung yang memadai. Ditemukan bahwa sebagian besar hanya menggunakan sandal jepit, tanpa sarung tangan atau sepatu bot yang seharusnya menjadi bagian dari SOP kerja.
“Ini sangat memprihatinkan. Petugas bekerja di medan yang penuh risiko, dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas,” tambah Syarif.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman, menyatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Dalam pergeseran anggaran tahun 2025, telah dialokasikan belanja khusus untuk mendukung penanganan kebersihan secara lebih sistematis.
“Kami akan dorong penanganan yang lebih menyeluruh. Ini bukan hanya tanggung jawab DLH, tetapi perlu kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat,” tegas Wali Kota.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui gerakan moral dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah menargetkan perbaikan menyeluruh, mulai dari peningkatan armada, perlindungan petugas, hingga revitalisasi sistem pengelolaan TPA.