Pemkot Bima Perkuat Perlindungan Sosial Lewat PKH Daerah

Kota Bima, Bima Times  – Pemerintah Kota Bima menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat perlindungan sosial berbasis kemandirian daerah melalui peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah. Program yang digagas Wali Kota Bima, Manferi, ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tak hanya bergantung pada program pusat, tetapi juga mampu menghadirkan solusi lokal bagi warganya.

Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Yuliana, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah memfinalisasi regulasi pelaksanaan program, sambil melakukan pendataan calon penerima melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan.
“Proses ini kami jalankan dengan hati-hati agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program pusat,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Selasa (19/8).

PKH Daerah ditujukan untuk 1.200 penerima manfaat, dengan fokus utama pada lansia dan penyandang disabilitas yang belum terjangkau oleh PKH nasional. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan yang langsung ditransfer ke rekening pribadi, sebagai upaya mencegah potensi penyalahgunaan dana.

Wali Kota Bima, Manferi, menegaskan bahwa kehadiran PKH Daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak perlindungan sosial.
“PKH Daerah bukan menggantikan program pusat, melainkan memperkuat dan menutup celah agar tidak ada warga yang terlewat dari perhatian pemerintah,” ujarnya.

Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari strategi memperkuat otonomi daerah dalam menangani persoalan sosial secara mandiri. Dengan kemampuan mengidentifikasi dan membantu kelompok rentan berdasarkan kondisi lokal, Pemkot Bima berharap keadilan sosial dapat terwujud lebih merata.

“Pendekatan lokal seperti ini penting karena pemerintah daerah lebih memahami siapa yang benar-benar membutuhkan,” tambah Yuliana.

Jika berjalan sesuai rencana, PKH Daerah akan mulai disalurkan pada September mendatang. Pemerintah optimistis program ini dapat menjadi model perlindungan sosial berbasis daerah yang efektif dan berkeadilan di Nusa Tenggara Barat.

Scroll to Top