Bima Times – Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi terkait pembahasan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Rapat yang berlangsung pada Jumat pagi di Aula Parenta tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., didampingi Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H. Hadir pula Sekretaris Daerah, para Asisten, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, serta sejumlah kepala OPD dan kabag terkait.
Dalam arahannya, Wali Kota menekankan pentingnya keterbukaan, kolaborasi lintas sektor, dan orientasi pada hasil dalam penyusunan APBD. Ia menegaskan bahwa proses ini bukan sekadar teknis anggaran, melainkan bagian integral dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang nyata dan berkualitas.
“Saya ingin mendengar langsung dari Bapak dan Ibu semua. Saya butuh masukan yang membangun. Saya dan Pak Wakil ingin dibantu untuk membawa kota ini lebih maju,” ujar Wali Kota.
Ia menegaskan bahwa fokus utama APBD-P 2025 adalah mengarahkan belanja pada program-program prioritas yang sejalan dengan visi-misi kepala daerah. Belanja yang tidak produktif harus dipangkas, sementara seluruh pengeluaran daerah harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Wali Kota juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah bekerja berdasarkan jadwal yang disepakati, tidak pasif menunggu instruksi, serta proaktif menyampaikan laporan dan gagasan.
Dalam sesi teknis, Inspektorat Kota Bima menegaskan kembali lima prinsip utama dalam penyusunan anggaran, yaitu:
-
Kesesuaian dengan RPJMD dan program prioritas nasional,
-
Keselarasan antarprogram,
-
Kewajaran anggaran,
-
Ketepatan waktu pelaksanaan, dan
-
Kepatuhan terhadap regulasi wajib (mandatory spending).
Sementara itu, perwakilan Bappeda menyampaikan bahwa asistensi penyusunan Renstra, Renja, dan RKA akan dimulai pekan depan secara manual selama tiga pekan hingga akhir Mei.
Menanggapi hal ini, Wali Kota kembali menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan kota. Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih responsif dan aktif dalam memberikan masukan dan solusi.
“Saya tidak ingin kita berlama-lama. Kalau kondisi keuangan sedang sempit, mari kita kencangkan ikat pinggang bersama. Yang penting, kita berlari membangun kota ini,” tegas Wali Kota.
Semangat kolaborasi, kerja cerdas, dan kepekaan sosial menjadi benang merah dalam arah kebijakan yang disampaikan. Pemerintah Kota Bima berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi hasil demi kesejahteraan masyarakat.